Diabetes melitus adalah masalah kesehatan global yang signifikan, memberikan beban berat pada kesehatan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi di seluruh dunia. Individu dengan diabetes menghadapi risiko kematian yang lebih tinggi, terutama dari infeksi, penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal kronis, penyakit hati kronis, dan kanker (Vos, T, et al. 2020). Diabetes juga menjadi penyebab utama kematian di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana ia menempati peringkat ketiga (IHME, 2019). Pada tahun 2021, Indonesia diperkirakan memiliki 19,47 juta penderita diabetes, menjadikannya negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia (International Diabetes Federation, 2021). Peningkatan jumlah penderita diabetes di negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi perhatian serius dalam kesehatan masyarakat.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mengungkapkan peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia, terutama di perkotaan. Penduduk perkotaan, terutama mereka dengan status sosial ekonomi menengah ke atas, memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes karena asupan kalori yang lebih tinggi (Mihardja, et al. 2014). Faktor risiko utama termasuk gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Hasil Riskesdas 2018 juga melaporkan peningkatan prevalensi diabetes pada laki-laki dan perempuan, dengan faktor risiko utama termasuk kegemukan, penuaan, dan merokok (Mihardja, et al. 2009).  Hasil SKI 2023 menunjukkan bahwa penderita diabetes yang kurang aktif secara fisik dan mengalami obesitas sentral lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak (Survei Kesehatan Indonesia, 2023). Perubahan gaya hidup dan peningkatan obesitas menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian diabetes di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki prevalensi diabetes melitus tertinggi ketiga di Indonesia (SKI, 2023). Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi sebesar 3,13% di provinsi ini (Riskesdas 2018). Hasil SKI 2023 menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes berdasarkan diagnosis dokter di semua kelompok usia dibandingkan dengan Riskesdas 2018. Prevalensi Diabetes Melitus pada tahun 2023 adalah 1,7% untuk semua kelompok usia dan 2,2% untuk kelompok usia di atas 15 tahun, dibandingkan dengan hasil Riskesdas yaitu 1,5% dan 2,0% pada tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut dan gaya hidup modern diperkirakan akan meningkatkan prevalensi diabetes di masa depan. Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam penanganan diabetes melitus, dan diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih intensif. Peningkatan ini juga menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pencegahan dan pengelolaan diabetes di seluruh Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Data ini menegaskan urgensi untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan diabetes di tingkat nasional dan regional.

Diabetes melitus memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pemerintah daerah, terutama dalam hal biaya klaim layanan kesehatan. Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan peningkatan biaya klaim untuk layanan diabetes melitus di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga 2019.  Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 karena kebijakan penanganan pandemi, biaya klaim tetap menjadi beban yang besar. 

Gambar 1. Besaran Klaim layanan Diabetes Melitus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dari tahun 2015-2021 di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Sementara itu jika dilihat total dari seluruh penduduk yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur, Segmen peserta PBPU dan PPU merupakan yang paling banyak menghabiskan dana JKN untuk layanan diabetes melitus. Segmen peserta tertinggi pada segmen peserta PBPU sebanyak 343 milyar. Dampak ekonomi diabetes melitus perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan daerah. Total klaim dapat ditunjukkan selama 5 tahun pada diagram berikut ini:

Gambar 2. Besaran Klaim DM Per Segmen Peserta Berdasarkan Domisili Pasien di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2021

Sumber: Diolah dari Data Sampel BPJS Tahun 2015-2021

Jika dilihat dari sisi kepesertaan JKN yang memiliki Diabetes Melitus, terdapat segmen peserta yang banyak menghabiskan dana JKN. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Besaran Klaim DM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Gambar 3 menunjukkan bahwa besaran klaim pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2021 tertinggi pada segmen peserta non PBI yaitu PBPU, PPU dan bukan pekerja. Segmen peserta paling rendah pada PBI APBN.

Gambar 4. Besaran Klaim DM di Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten Per Segmen Peserta Tahun 2015-2021

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Gambar 4 menunjukkan bahwa besaran klaim pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten Per Segmen Peserta pada tahun 2015-2021 tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur pada segmen peserta PBPU.

Gambar 5. Besaran Klaim DM di Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten Tahun 2015-2021

Sumber: Data Sample 1% BPJS Kesehatan, 2023

Intervensi dalam sistem kesehatan diperlukan untuk mengatasi masalah diabetes melitus di Kalimantan Timur. Penguatan sub-sistem kesehatan dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak dapat membantu penderita diabetes dan masyarakat dalam mencegah dampak yang lebih buruk (TRIAD, 2010). Model pendekatan intervensi yang melibatkan transformasi kesehatan dapat mempercepat reformasi sistem kesehatan pasca pandemi (Jasirwan, 2022). Dinas Kesehatan perlu berperan lebih aktif dalam mengkoordinasikan program pencegahan dan pengendalian diabetes melitus dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan dan kelompok masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait sangat penting dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan diabetes melitus di Kalimantan Timur.

1. Tujuan akhir:

   Mengurangi beban masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh DM. Pengukuran beban adalah dengan melihat jumlah dan dinamika pasien yang terkena DM di data rutin BPJS.

2. Tujuan antara:

   Mendampingi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai pihak yang terlibat  untuk: 

   1. Merencanakan kegiatan DM yang didanai dari berbagai sumber; 
   2. Pelaksanaan program di titik-titik tertentu;
   3. Monitoring kegiatan pelaksanaan.

   Kegiatan ini dituliskan dalam dokumen program yang menjadi dasar implementasi kegiatan dengan menggunakan logical framework health system, equity, dan kepemimpinan  dalam Kerangka Transformasi Kesehatan.

Luaran dari pendampingan ini adalah tersusunnya dokumen rencana program penanganan dan pencegahan Diabetes Melitus dari berbagai pihak di Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi dasar untuk program di tahun 2025.

1. Bagi DInas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur: 

   Mampu memimpin dan mengkoordinasi berbagai usaha pencegahan dan pengendalian DM dengan berbagai pihak dan berbagai sumber dana dengan pendekatan transformasi kesehatan.

2. Bagi masyarakat: 

   Menurunnya penderita DM dan penderita penyakit akibat komplikasi DM.

Pimpinan DInas Kesehatan dan stafnya.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan staf
2. Tim Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bidang P2PTM di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Puskesmas

Pimpinan lembaga di luar Dinas Kesehatan

6. BPJS Kesehatan
7. Rumah sakit pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
8. Rumah sakit swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
9. Lintas sektor terkait dengan pengelolaan program dan layanan Diabetes Melitus di Provinsi Kalimantan Timur, dari Perusahaan BUMN, Swasta hingga Pemerintah Kab/Kota. 
10. Persadia
11. Perkeni
12. PEDI