Beban Penyakit Diabetes Melitus Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini diukur menggunakan biaya klaim BPJS Kesehatan dari Tahun 2015-2022 dan data demografi penderita Diabetes Melitus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Klaim BPJS Kesehatan

Dibawah ini menunjukkan berbagai jenis beban klaim penyakit diabetes melitus dan komplikasi akibat diabetes mellitus,Silahkan klik.

Kegiatan Pencegahan di Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kegiatan pencegahan Diabetes Melitus (DM) di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara beragam, melibatkan berbagai instansi dan lembaga. Upaya pencegahan ini mencakup sosialisasi dan edukasi tentang DM, skrining kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa aktif dalam melakukan skrining DM melalui kegiatan Posbindu, skrining di OPD, Lapas, dan acara-acara tertentu. Selain itu, promosi kesehatan spesifik untuk DM juga dilakukan melalui berbagai cara, seperti edukasi saat skrining, sosialisasi CERDIK, dan promosi pola hidup sehat. Beberapa instansi, seperti Puskesmas Muara Badak, juga mengintegrasikan promosi kesehatan ke dalam kegiatan sehari-hari seperti rapat dengan menyediakan makanan sehat. Tantangan dalam kegiatan pencegahan ini meliputi keengganan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan, keterbatasan alat, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini.

Analisis Kebijakan

Kegiatan di Layanan Primer Kutai Kartanegara

Layanan primer di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Puskesmas, menjadi garda terdepan dalam penanganan DM. Kegiatan meliputi skrining rutin, edukasi, dan pemantauan pasien. Puskesmas aktif melakukan Posbindu PTM, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi prolanis. Beberapa Puskesmas juga memiliki program inovatif seperti "Bolu Panas" dan klub DM "Sehat Jaya". Selain itu, layanan primer juga memberikan konseling dan edukasi terkait pola makan sehat, aktivitas fisik, dan kepatuhan minum obat. Selain itu, terdapat klinik swasta seperti Klinik BOHC Muara Badak yang menyediakan layanan pemeriksaan dan edukasi terkait DM. Tantangan di tingkat ini meliputi kesulitan mengumpulkan pasien dalam satu kegiatan, kurangnya kepatuhan minum obat, dan kurangnya dukungan keluarga dalam pengobatan.

Analisis Kebijakan

Kegiatan di Layanan Sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara

Layanan sekunder di Kabupaten Kutai Kartanegara belum terdefinisi dengan jelas dalam data. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit, dilakukan jika diperlukan. Puskesmas berperan dalam memberikan rujukan dan perawatan lanjutan bagi pasien DM yang membutuhkan penanganan lebih spesifik. Beberapa Puskesmas juga melakukan home visit untuk memantau kondisi pasien. Tantangan di tingkat ini meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi alat maupun tenaga kesehatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rujukan.

Analisis Kebijakan

Kegiatan di Layanan Tersier Kabupaten Kutai Kartanegara

Layanan tersier di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti rumah sakit rujukan, belum terdeskripsi secara jelas dalam data. Namun, beberapa Puskesmas menyebutkan adanya rujukan ke rumah sakit untuk penanganan komplikasi DM.

Analisis Kebijakan

Dukungan Pembiayaan kabupaten Kutai Kartanegara

Dukungan pembiayaan untuk program DM di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD, BOK, BLUD, APBDes, Dana Desa, dan CSR perusahaan. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti skrining, penyuluhan, pelatihan kader, pengadaan alat kesehatan, dan operasional program. Beberapa instansi melaporkan keterbatasan anggaran sebagai tantangan dalam pelaksanaan program DM.

Analisis Kebijakan

Dukungan Sumber Daya Manusia Kesehatan kabupaten Kutai Kartanegara

Dukungan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam penanganan DM di Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan berbagai pihak, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, pengelola program PTM, perawat, bidan, hingga kader posbindu. Tenaga kesehatan ini berperan dalam melakukan skrining, pemeriksaan, edukasi, dan penanganan komplikasi DM. Beberapa instansi juga memiliki tenaga khusus seperti nutrisionis di Puskesmas Samboja. Namun, beberapa puskesmas melaporkan kekurangan tenaga kesehatan, terutama tenaga promkes, yang dapat menghambat efektivitas program.

Analisis Kebijakan

Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Kabupaten Kutai Kartanegara

Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam penanganan DM di Kabupaten Kutai Kartanegara belum terdeskripsi secara jelas dalam data. Namun, beberapa instansi seperti Puskesmas melaporkan penggunaan ASIK PTM untuk pelaporan, media sosial dan aplikasi untuk edukasi dan pemantauan pasien DM. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana untuk media komunikasi dan kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi.

Analisis Kebijakan

Dukungan Obat dan Logistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Dukungan obat dan logistik untuk pengendalian DM di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi penyediaan obat-obatan, alat pemeriksaan gula darah, dan bahan habis pakai lainnya. Dukungan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan beberapa perusahaan. Tantangan dalam dukungan obat dan logistik meliputi ketersediaan obat dan alat kesehatan yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat pemeriksaan gula darah mandiri.

Analisis Kebijakan