<< Kembali ke Peta Provinsi

Manajemen Program Pengendalian Diabetes Melitus di Kabupaten Kutai Kartanegara

Beban Penyakit Diabetes Mellitus

Beban Penyakit Diabetes Melitus Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini diukur menggunakan biaya klaim BPJS Kesehatan dari Tahun 2015-2022 dan data demografi penderita Diabetes Melitus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Klaim BPJS Kesehatan

Dibawah ini menunjukkan berbagai jenis beban klaim penyakit diabetes melitus dan komplikasi akibat diabetes mellitus, Silahkan klik.


Silakan klik pada gambar untuk melihat Situasi Penanganan Diabetes Melitus menggunakan Pendekatan Tranformasi Kesehatan

dalam Pengembangan

Untuk mengurangi beban penyakit diabetes melitus di Kutai Kartanegara, ada berbagai hal penting yang dibahas dalam situasi saat ini antara lain:

a. Perencanaan Bersama Terkait Diabetes Melitus 

Tidak semua instansi melakukan perencanaan bersama terkait pengendalian Diabetes Melitus (DM). Instansi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas Muara Jawa, Puskesmas Kahala, Puskesmas Samboja, PT United Tractors Tbk, Puskesmas Muara Muntai, dan Klinik BOHC Muara Badak telah melakukan perencanaan bersama dengan berbagai lembaga atau instansi lain. Namun, beberapa instansi seperti Pemerintahan Desa, Puskesmas Jambruk, dan PT. Pamapersada Site Baya belum melakukan perencanaan bersama. Alasan ketidakadaan perencanaan bersama ini beragam, mulai dari belum adanya informasi terkait lembaga penyelenggara hingga fokus instansi yang bukan pada bidang kesehatan.

b. Anggaran Khusus untuk Pengendalian Diabetes Melitus  

Sebagian besar instansi memiliki anggaran khusus untuk pengendalian DM. Anggaran ini bersumber dari APBD, BOK, BLUD, ADD Desa, atau CSR. Instansi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas Muara Jawa, Puskesmas Kahala, Puskesmas Samboja, Puskesmas Badak Baru, Puskesmas Muara Badak, Puskesmas Mangkurawang, PT United Tractors Tbk, dan PT. Pamapersada Site Baya memiliki anggaran khusus ini. Namun, ada juga instansi yang belum memiliki anggaran khusus, seperti Pemerintahan Desa dan Puskesmas Jambruk. Alasan belum adanya anggaran ini adalah karena belum adanya pencanangan program khusus mengenai pengendalian DM.

c. Kegiatan Gerakan Sosial untuk Pengendalian Diabetes Melitus 

Banyak instansi yang telah melaksanakan kegiatan gerakan sosial dalam pengendalian DM. Kegiatan ini bervariasi, mulai dari skrining kesehatan, senam bersama, edukasi, hingga promosi kesehatan melalui media sosial. Instansi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas Muara Jawa, Puskesmas Kahala, Puskesmas Samboja, Puskesmas Badak Baru, Puskesmas Muara Badak, Puskesmas Mangkurawang, PT United Tractors Tbk, dan Klinik BOHC Muara Badak memiliki kegiatan gerakan sosial ini. Namun, beberapa instansi seperti Pemerintahan Desa dan Puskesmas Jambruk belum memiliki kegiatan gerakan sosial khusus untuk DM.

d. Pemimpin Gerakan Sosial dalam Pengendalian Diabetes Melitus 

Terdapat beberapa instansi yang memiliki pemimpin gerakan sosial dalam pengendalian DM. Pemimpin ini umumnya berasal dari bidang kesehatan atau program PTM. Instansi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas Muara Jawa, Puskesmas Kahala, Puskesmas Samboja, Puskesmas Badak Baru, Puskesmas Muara Badak, Puskesmas Mangkurawang, PT United Tractors Tbk, dan Klinik BOHC Muara Badak memiliki pemimpin gerakan sosial ini. Namun, ada juga instansi yang belum memiliki pemimpin gerakan sosial khusus untuk DM, seperti Pemerintahan Desa dan Puskesmas Jambruk.

e. Tantangan pencatatan dan pelaporan menggunakan aplikasi

Salah satu hambatan terkait dengan pelaporan melalui sistem informasi adalah masalah jaringan internet yang tidak merata di semua tempat, khusunya di beberapa wilayah puskesmas yang jauh dari pusat kota. Sementara, ASIK dan SIPTM belum juga mendukung portabilitas data dan layanan. Jika ada warga dari daerah lain terdeksi tidak bisa ditrack atau mendapatkan layanan di wilayah puskesmas di mana ia berpindah atau pun sebaliknya

 

f. Penduduk yang terdeksi pre-diabet hanya mendapat saran dan promkes dari petugas

Untuk prediabet, intervensi masih sebatas promosi kesehatan. Puskesmas kesulitan mengontrol pasien untuk tindak lanjut dan hanya fokus pada skrining, serta tidak dapat melakukan tracking ketika merekomendasikan pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Akan dibahas di bulan Oktober 2024

dalam pengembangan


Penulis : Candra, SKM, MPH
Arahan : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
PJ Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara : Sri Suharsi
Pengembangan website : Lilik Haryanto
Silakan Berdiskusi pada Kolom di bawah
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x