Beban Penyakit Diabetes Mellitus
Beban Penyakit Diabetes Melitus Provinsi Kalimantan Timur dibawah ini diukur menggunakan biaya klaim BPJS Kesehatan dari Tahun 2015-2022 dan data demografi penderita Diabetes Melitus dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2024.
Klaim BPJS Kesehatan
Dibawah ini menunjukkan berbagai jenis beban klaim penyakit diabetes melitus dan komplikasi akibat diabetes mellitus, Silahkan klik.
Pengendalian Diabetes Melitus (DM) di Kalimantan Timur menghadirkan gambaran yang beragam di setiap kabupaten/kota. Meskipun pemerintah provinsi telah menetapkan kerangka kerja pengendalian DM, implementasinya di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama sistem pembiayaan
Terdapat variasi yang signifikan dalam sumber pendanaan pengendalian DM di Kalimantan Timur. Sebagian besar kabupaten/kota mengandalkan APBD sebagai sumber utama, namun proporsi dan alokasi dana bervariasi. Kota Samarinda misalnya, mengalokasikan DAK non-fisik untuk program pencegahan DM yang komprehensif melibatkan seluruh OPD. Kabupaten Kutai Barat dan Berau juga menggunakan APBD untuk mendanai skrining dan edukasi masyarakat. Di Kutai Kartanegara, APBD mendukung skrining di acara-acara khusus dan Posbindu PTM di puskesmas. Kota Balikpapan mengalokasikan APBD untuk program pencegahan, deteksi dini, dan penanganan DM.
BOK menjadi tulang punggung pembiayaan di tingkat puskesmas di hampir semua kabupaten/kota. Puskesmas di Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu sangat bergantung pada BOK untuk melaksanakan skrining, pemeriksaan gula darah, dan edukasi pasien. Namun, besaran BOK dan penggunaannya untuk program DM bervariasi antar puskesmas, menciptakan kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan.
Kolaborasi Lintas Sektor: Potensi yang Belum Sepenuhnya Tergali
Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian DM masih belum merata di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan menunjukkan contoh baik kolaborasi lintas sektor. Di Samarinda, perusahaan swasta aktif menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan aktivitas olahraga bagi karyawan. Di Kutai Kartanegara, perusahaan menggunakan dana CSR untuk mendukung kegiatan pencegahan DM di komunitas. Sementara itu, di kabupaten/kota lain, kolaborasi lintas sektor masih perlu didorong. Keterlibatan swasta dapat berupa penyediaan fasilitas kesehatan, dukungan pendanaan, maupun partisipasi dalam program promosi kesehatan. Penguatan kemitraan dengan LSM, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat juga krusial untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program pengendalian DM.
Pelayanan sekunder dalam sistem rujukan kesehatan memegang peranan krusial dalam penanganan penyakit kronis seperti diabetes melitus (DM). Di Provinsi Kalimantan Timur, pelayanan sekunder tersebar di berbagai rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan fasilitas serta tenaga medis untuk menangani komplikasi DM dan memantau perkembangan penyakit pasien secara lebih mendetail. Pelayanan sekunder biasanya mencakup pemeriksaan laboratorium yang lebih kompleks, pemantauan rutin kadar gula darah, serta tindakan preventif untuk mencegah komplikasi serius seperti neuropati diabetik, nefropati, dan retinopati. Dalam analisis layanan rujukan di Kalimantan Timur, terlihat adanya variasi dalam kualitas dan ketersediaan pelayanan sekunder di berbagai kabupaten/kota, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas, sumber daya medis, serta sinergi antara fasilitas kesehatan primer dan sekunder.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah keterbatasan fasilitas kesehatan dan aksesibilitas, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, dan jarak tempuh yang jauh menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih lengkap. Puskesmas di daerah-daerah ini, seperti Puskesmas Tiong Ohang dan Long Pahangai, berjuang untuk memberikan layanan terbaik dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan ini berdampak signifikan pada efektivitas layanan sekunder, terutama dalam hal rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Variasi Implementasi Layanan Sekunder
Terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi layanan sekunder di berbagai kabupaten/kota. Beberapa daerah, seperti Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan layanan sekunder ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Puskesmas di Samarinda, misalnya, telah memperluas layanan mereka untuk mencakup pemantauan komplikasi diabetes melalui pemeriksaan HbA1c dan rontgen TB-DM. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, layanan sekunder bersifat lebih holistik, melibatkan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan klinik-klinik lokal dalam penyediaan obat-obatan, edukasi, dan perawatan ulkus diabetikum. Di sisi lain, beberapa daerah masih fokus pada upaya pencegahan dan deteksi dini. Di Kabupaten Kutai Timur, misalnya, RSUD Kudungga dan RSU Medika Sangatta berperan dalam melakukan penyuluhan dan medical check-up tahunan, meskipun belum memiliki program khusus untuk pengelolaan diabetes secara menyeluruh.
Pentingnya Kolaborasi dan Pemantauan
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan sekunder. Kolaborasi antara puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan apotek, seperti yang terlihat di Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan, memungkinkan pasien diabetes mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemantauan kondisi pasien juga menjadi aspek penting dalam layanan sekunder. Pemeriksaan rutin, seperti pengecekan gula darah, HbA1c, dan fungsi ginjal, memungkinkan deteksi dini komplikasi dan intervensi yang tepat waktu. Beberapa puskesmas di Kalimantan Timur telah mengintegrasikan pemeriksaan rutin ini ke dalam layanan mereka, sementara yang lain masih mengandalkan rujukan ke rumah sakit.
Provinsi Kalimantan Timur, dengan lanskapnya yang beragam mulai dari perkotaan yang padat hingga pedalaman yang terpencil, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengendalian Diabetes Melitus (DM). Meskipun setiap kabupaten/kota memiliki program dan pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa benang merah yang menyatukan upaya layanan primer di seluruh provinsi.
Salah satu tantangan utama dalam pengendalian DM di Kalimantan Timur adalah kesenjangan aksesibilitas layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedalaman. Di kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda dan Bontang, akses ke fasilitas kesehatan relatif mudah. Puskesmas dan klinik tersebar di berbagai wilayah, dan masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mendapatkan layanan skrining, edukasi, dan pengobatan DM. Namun, gambaran yang berbeda terlihat di daerah pedalaman. Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser memiliki wilayah-wilayah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas dan akses yang sulit. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program pengendalian DM, terutama dalam hal konsistensi edukasi dan pemantauan pasien.
Pendekatan program pengendalian DM di Kalimantan Timur juga bervariasi. Beberapa daerah, seperti Kutai Timur dan Bontang, menekankan pada pencegahan dan deteksi dini melalui program-program seperti Germas, Posbindu, dan CERDIK. Di sisi lain, kabupaten seperti Paser dan Penajam Paser Utara berupa pada pencegahan komplikasi, dengan memberikan perhatian pada pasien DM yang sudah mengalami luka kaki diabetik atau gangguan penglihatan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa program pengendalian DM di Kalimantan Timur telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, perlu ada koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua aspek pengendalian DM, mulai dari pencegahan hingga pengelolaan komplikasi, tercakup secara komprehensif di seluruh provinsi.
Meskipun memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, daerah perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan tersendiri. Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, memiliki prevalensi DM yang tinggi. Kepadatan penduduk dan gaya hidup perkotaan yang cenderung kurang aktif menjadi faktor risiko yang berkontribusi pada tingginya angka kejadian DM. Di Bontang, meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko DM cukup tinggi, tantangan dalam hal pengelolaan jangka panjang dan pencegahan komplikasi masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang lebih intensif dan program-program yang berfokus pada perubahan gaya hidup perlu ditingkatkan di daerah perkotaan.
Tantangan utama di daerah pedalaman adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser memiliki wilayah-wilayah dengan akses yang sulit, sehingga menghambat pelaksanaan program pengendalian DM secara optimal. Di Kutai Barat, meskipun Dinas Kesehatan telah menjalankan program pengecekan HbA1c, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam menjangkau masyarakat di daerah pedalaman. Di Mahakam Ulu, infrastruktur yang minim dan sulitnya akses menjadi tantangan terbesar dalam layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Pengembangan layanan kesehatan keliling atau peningkatan sarana transportasi medis juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Di tengah berbagai tantangan, terdapat berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan primer pengendalian DM di Kalimantan Timur. Di Kota Balikpapan telah melahirkan inovasi “Hidup Manis Tanpa Gula” (BAHIMAT) sebagai layanan kesehatan dengan pendekatan yang lebih holistik dengan memperluas cakupan skrining ke berbagai institusi.
Penatalaksanaan diabetes melitus (DM) tipe 2 tidak hanya terfokus pada terapi farmakologi saja, melainkan juga terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik. Terapi nutrisi medis atau pengaturan diet seringkali dilupakan oleh pasien karena beberapa alasan, seperti kesulitan menentukan zat gizi yang tepat untuk dirinya, kesulitan mengatur asupan makan harian, atau bahkan tidak mengindahkan anjuran diet yang diberikan oleh nutrisionis atau dokter. Padahal, penatalaksanaan diet merupakan salah satu upaya penting bagi pasien diabetes untuk mencegah progresivitas penyakit.