Author Archive

23Oct

Reportase: Pendampingan Manajemen Pengendalian Diabetes Melitus di Provinsi Kalimantan Timur

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Reportase

Reportase:

Pendampingan Manajemen Pengendalian Diabetes Melitus di Provinsi Kalimantan Timur

PKMK-Samarinda. Diskusi pendampingan manajemen pengendalian DM di provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan di Samarinda pada Senin (21/10/2024) secara hybrid. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku tim pendamping serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai pejabat daerah hingga kepala cabang BPJS turut hadir dalam pertemuan ini. Hal ini merupakan sebuah usaha awal dalam mengembangkan pencegahan diabetes melitus di masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur sedang melaksanakan sebuah program penting dalam manajemen pengendalian diabetes melitus. Program ini didesain untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada para pasien diabetes di wilayah tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak dari otoritas kesehatan, organisasi kesehatan lokal, hingga masyarakat.

20Oct

Beban Penyakit Diabetes Melitus di Kalimantan Timur

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

 Beban Penyakit Diabetes Mellitus

Beban Penyakit Diabetes Melitus Provinsi Kalimantan Timur dibawah ini diukur menggunakan biaya klaim BPJS Kesehatan dari Tahun 2015-2022 dan data demografi penderita Diabetes Melitus dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2024.

 Klaim BPJS Kesehatan

Dibawah ini menunjukkan berbagai jenis beban klaim penyakit diabetes melitus dan komplikasi akibat diabetes mellitus, Silahkan klik.

20Oct

Obat dan Logistik

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Diabetes Melitus (DM) menjadi ancaman kesehatan yang serius di Kalimantan Timur. Pengelolaan DM yang efektif membutuhkan akses terhadap obat-obatan dan alat kesehatan yang memadai. Namun, ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ini bervariasi di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur Ketersediaan Obat: Secara umum, ketersediaan obat diabetes di Kalimantan Timur cukup baik, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Fasilitas kesehatan di kedua kota ini menyediakan berbagai jenis obat antidiabetes oral, seperti metformin dan sulfonilurea, serta insulin untuk pasien dengan kebutuhan yang lebih kompleks. Apotek di kota-kota ini juga menyediakan obat diabetes yang beragam, baik generik maupun bermerek, sehingga pasien memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Namun, di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu, ketersediaan obat diabetes masih menjadi masalah. Puskesmas di wilayah ini, seperti Tiong Ohang dan Long Pahangai, menghadapi keterbatasan anggaran dan akses, sehingga sulit untuk menyediakan obat diabetes secara lengkap dan berkelanjutan. Hal ini menyulitkan penderita diabetes di daerah tersebut untuk mendapatkan pengobatan yang optimal dan meningkatkan risiko komplikasi. Ketersediaan Alat Kesehatan: Ketersediaan alat kesehatan untuk pemantauan dan pengelolaan diabetes juga bervariasi di Kalimantan Timur. Di Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Paser, alat-alat seperti glukometer, strip tes darah, dan lancet tersedia secara luas di fasilitas kesehatan dan apotek. Beberapa Puskesmas di Kabupaten Paser bahkan menyediakan alat yang lebih lengkap, seperti timbangan badan, tensimeter, ophthalmoscope, dan monofilamen, untuk pemantauan kondisi pasien secara komprehensif. Di sisi lain, ketersediaan alat kesehatan di daerah-daerah terpencil, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Berau, masih terbatas. Puskesmas di wilayah ini kesulitan untuk menyediakan glukometer dan strip pengukur gula darah yang cukup, sehingga menyulitkan pasien untuk melakukan pemantauan mandiri. Di Kabupaten Berau, beberapa Puskesmas bahkan melaporkan kekurangan stok stik pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol, yang menghambat upaya skrining dan deteksi dini komplikasi diabetes.
20Oct

Sistem Informasi dan IT

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Provinsi Kalimantan Timur, dengan lanskapnya yang beragam mulai dari perkotaan yang berkembang hingga daerah pedalaman yang sulit dijangkau, menghadapi tantangan unik dalam penerapan teknologi kesehatan dan sistem informasi, terutama dalam pengendalian Diabetes Melitus (DM). Analisis di berbagai kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam hal adopsi, implementasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi ini. Di tingkat provinsi, Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya dalam program pengendalian DM. Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) dan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Penyakit Tidak Menular (ASIK PTM) menjadi tulang punggung dalam pencatatan, pelaporan, dan pemantauan data pasien DM di hampir seluruh kabupaten/kota. Namun, implementasi sistem ini tidak seragam di seluruh wilayah. Kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan tampak lebih maju dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem kesehatan mereka. Samarinda, misalnya, telah berhasil memanfaatkan SIPTM dan ASIK PTM untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan evaluasi program pencegahan DM. Balikpapan bahkan meluncurkan website khusus https://balikpapan.diabetes-indonesia.net/  yang menyediakan informasi komprehensif tentang DM, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, kabupaten-kabupaten lain, terutama di daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Berau, masih tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi kesehatan. Infrastruktur IT yang terbatas, akses internet yang belum merata, dan kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih menjadi hambatan utama. Di Mahakam Ulu, misalnya, kendala geografis dan aksesibilitas membuat pelaporan data melalui SIPTM menjadi kurang optimal. Sementara di Berau, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengendalian DM masih terbatas pada beberapa Puskesmas. Tantangan lain yang dihadapi Kalimantan Timur adalah kurangnya integrasi antara berbagai aplikasi dan sistem informasi kesehatan. Di Kutai Timur, misalnya, Puskesmas dihadapkan pada beban administratif yang berat karena harus menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan. Hal ini menghambat efisiensi pelaporan dan berpotensi mempengaruhi kualitas data. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan teknologi kesehatan di Kalimantan Timur. Akses internet yang terbatas, ketersediaan perangkat keras, dan kurangnya infrastruktur pendukung di daerah pedalaman menyulitkan implementasi sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi dan promosi kesehatan.
20Oct

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas geografisnya dan variasi kondisi sosial ekonomi di setiap kabupaten/kota, menghadapi tantangan unik dalam penanganan diabetes melitus (DM). Analisis komprehensif tingkat provinsi menunjukkan bahwa kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas program pengendalian DM.  Variasi Signifikan dalam Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan Terdapat disparitas yang jelas antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam hal kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. Kota Samarinda dan Balikpapan, sebagai pusat urban dengan infrastruktur yang lebih maju, memiliki SDM kesehatan yang relatif lebih memadai dan terlatih. Di Samarinda, sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan perusahaan dalam program pengendalian DM menunjukkan ketersediaan SDM yang mampu menjalankan program secara komprehensif, mulai dari edukasi, skrining, hingga pengobatan. Balikpapan, dengan kader kesehatan yang terlatih dan berperan aktif dalam skrining dan pemantauan pasien, menunjukkan optimalisasi peran SDM dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, kabupaten-kabupaten dengan aksesibilitas terbatas dan kondisi geografis yang menantang, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser, menghadapi kendala serius dalam ketersediaan dan kompetensi SDM kesehatan. Mahakam Ulu, dengan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang minim di Puskesmas Tiong Ohang dan Long Pahangai, menjadi contoh nyata betapa sulitnya menjangkau dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di daerah terpencil. Kutai Barat, meskipun aktif dalam alokasi dana dan program Germas, tetap terkendala oleh keterbatasan SDM di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Paser, meskipun menunjukkan peningkatan kompetensi SDM, masih perlu meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Peran dan Kompetensi SDM Kesehatan Peran dan kompetensi SDM kesehatan juga bervariasi di setiap kabupaten/kota. Di Kutai Timur, tim PTM di puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan kader kesehatan terlatih, menunjukkan upaya menerapkan pendekatan preventif dan promotif. Namun, kompetensi tim PTM ini perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas. Samarinda menunjukkan pemanfaatan SDM yang optimal, dengan puskesmas yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga memberikan edukasi gaya hidup sehat melalui inisiatif seperti senam prolanis. Di Bontang, peran ahli gizi dalam edukasi manajemen nutrisi bagi pasien DM menunjukkan spesialisasi SDM yang mulai berkembang. Penajam Paser Utara menunjukkan struktur SDM yang cukup lengkap, dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang berperan dalam koordinasi program, serta pelibatan ahli gizi, perawat, dan dokter. Namun, peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan DM gestasional perlu menjadi perhatian khusus. Di Kutai Kartanegara, pelibatan kader kesehatan di desa dalam program Posbindu PTM dan Posyandu menunjukkan strategi pemberdayaan SDM komunitas yang efektif. Berau, dengan keterbatasan SDM, menunjukkan potensi kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan universitas dalam upaya pengelolaan DM.
20Oct

Pembiayaan

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Pengendalian Diabetes Melitus (DM) di Kalimantan Timur menghadirkan gambaran yang beragam di setiap kabupaten/kota. Meskipun pemerintah provinsi telah menetapkan kerangka kerja pengendalian DM, implementasinya di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama sistem pembiayaan

Terdapat variasi yang signifikan dalam sumber pendanaan pengendalian DM di Kalimantan Timur. Sebagian besar kabupaten/kota mengandalkan APBD sebagai sumber utama, namun proporsi dan alokasi dana bervariasi. Kota Samarinda misalnya, mengalokasikan DAK non-fisik untuk program pencegahan DM yang komprehensif melibatkan seluruh OPD. Kabupaten Kutai Barat dan Berau juga menggunakan APBD untuk mendanai skrining dan edukasi masyarakat. Di Kutai Kartanegara, APBD mendukung skrining di acara-acara khusus dan Posbindu PTM di puskesmas. Kota Balikpapan mengalokasikan APBD untuk program pencegahan, deteksi dini, dan penanganan DM.

BOK menjadi tulang punggung pembiayaan di tingkat puskesmas di hampir semua kabupaten/kota. Puskesmas di Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu sangat bergantung pada BOK untuk melaksanakan skrining, pemeriksaan gula darah, dan edukasi pasien. Namun, besaran BOK dan penggunaannya untuk program DM bervariasi antar puskesmas, menciptakan kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan.

Kolaborasi Lintas Sektor: Potensi yang Belum Sepenuhnya Tergali

Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian DM masih belum merata di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan menunjukkan contoh baik kolaborasi lintas sektor. Di Samarinda, perusahaan swasta aktif menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan aktivitas olahraga bagi karyawan. Di Kutai Kartanegara, perusahaan menggunakan dana CSR untuk mendukung kegiatan pencegahan DM di komunitas. Sementara itu, di kabupaten/kota lain, kolaborasi lintas sektor masih perlu didorong. Keterlibatan swasta dapat berupa penyediaan fasilitas kesehatan, dukungan pendanaan, maupun partisipasi dalam program promosi kesehatan. Penguatan kemitraan dengan LSM, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat juga krusial untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program pengendalian DM.

20Oct

Pelayanan Tersier

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Uncategorized

Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang kompleks dalam menyediakan layanan kesehatan tersier yang memadai bagi penderita diabetes melitus dengan komplikasi. Analisis terhadap layanan di berbagai kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal aksesibilitas, kualitas, dan kapasitas layanan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, infrastruktur, kebijakan lokal, dan sistem informasi kesehatan. Variasi dalam Tingkat Pelayanan dan Penanganan Beberapa kabupaten/kota, seperti Samarinda dan Kutai Kartanegara, telah menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan layanan tersier yang lebih terstruktur. Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, memiliki keunggulan dalam hal integrasi pasien diabetes melitus ke dalam program pengelolaan berkelanjutan (PRB) dan Prolanis, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko komplikasi jangka panjang. Kutai Kartanegara juga menunjukkan komitmen dalam menyediakan layanan rujukan dan pemeriksaan lanjutan, seperti HbA1c, bagi pasien dengan komplikasi. Tantangan Utama dalam Pelayanan Tersier
  1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal fasilitas maupun tenaga medis spesialis, merupakan tantangan utama di hampir semua kabupaten/kota. Di Kutai Timur, misalnya, meskipun telah ada upaya untuk merujuk pasien dengan komplikasi ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, RSUD Kudungga belum memiliki program penanganan komplikasi diabetes yang terstruktur. Kutai Kartanegara juga menghadapi tantangan dalam hal jumlah tenaga medis spesialis yang terbatas dan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus komplikasi berat.
  2. Infrastruktur yang Tidak Memadai Kurangnya infrastruktur kesehatan, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan serius dalam penyediaan layanan tersier. Di Kabupaten Kutai Barat, geografis yang luas dan akses yang sulit ke fasilitas kesehatan tersier menjadi tantangan utama. Kondisi serupa kemungkinan juga terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, yang minimnya data layanan tersier mengindikasikan potensi kekurangan infrastruktur kesehatan.
  3. Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang efektif antara puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan sangat penting dalam menjamin keberlanjutan layanan dan rujukan yang efisien. Di Kutai Timur, kebijakan penanganan komplikasi diabetes masih bergantung pada Dinas Kesehatan, yang menunjukkan potensi kurangnya koordinasi antar lembaga.
20Oct

Pelayanan Sekunder

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Pelayanan sekunder dalam sistem rujukan kesehatan memegang peranan krusial dalam penanganan penyakit kronis seperti diabetes melitus (DM). Di Provinsi Kalimantan Timur, pelayanan sekunder tersebar di berbagai rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan fasilitas serta tenaga medis untuk menangani komplikasi DM dan memantau perkembangan penyakit pasien secara lebih mendetail. Pelayanan sekunder biasanya mencakup pemeriksaan laboratorium yang lebih kompleks, pemantauan rutin kadar gula darah, serta tindakan preventif untuk mencegah komplikasi serius seperti neuropati diabetik, nefropati, dan retinopati. Dalam analisis layanan rujukan di Kalimantan Timur, terlihat adanya variasi dalam kualitas dan ketersediaan pelayanan sekunder di berbagai kabupaten/kota, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas, sumber daya medis, serta sinergi antara fasilitas kesehatan primer dan sekunder.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah keterbatasan fasilitas kesehatan dan aksesibilitas, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, dan jarak tempuh yang jauh menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih lengkap. Puskesmas di daerah-daerah ini, seperti Puskesmas Tiong Ohang dan Long Pahangai, berjuang untuk memberikan layanan terbaik dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan ini berdampak signifikan pada efektivitas layanan sekunder, terutama dalam hal rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Variasi Implementasi Layanan Sekunder

Terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi layanan sekunder di berbagai kabupaten/kota. Beberapa daerah, seperti Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan layanan sekunder ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Puskesmas di Samarinda, misalnya, telah memperluas layanan mereka untuk mencakup pemantauan komplikasi diabetes melalui pemeriksaan HbA1c dan rontgen TB-DM. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, layanan sekunder bersifat lebih holistik, melibatkan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan klinik-klinik lokal dalam penyediaan obat-obatan, edukasi, dan perawatan ulkus diabetikum. Di sisi lain, beberapa daerah masih fokus pada upaya pencegahan dan deteksi dini. Di Kabupaten Kutai Timur, misalnya, RSUD Kudungga dan RSU Medika Sangatta berperan dalam melakukan penyuluhan dan medical check-up tahunan, meskipun belum memiliki program khusus untuk pengelolaan diabetes secara menyeluruh.

Pentingnya Kolaborasi dan Pemantauan

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan sekunder. Kolaborasi antara puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan apotek, seperti yang terlihat di Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan, memungkinkan pasien diabetes mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemantauan kondisi pasien juga menjadi aspek penting dalam layanan sekunder. Pemeriksaan rutin, seperti pengecekan gula darah, HbA1c, dan fungsi ginjal, memungkinkan deteksi dini komplikasi dan intervensi yang tepat waktu. Beberapa puskesmas di Kalimantan Timur telah mengintegrasikan pemeriksaan rutin ini ke dalam layanan mereka, sementara yang lain masih mengandalkan rujukan ke rumah sakit.

20Oct

Pelayanan Primer

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Provinsi Kalimantan Timur, dengan lanskapnya yang beragam mulai dari perkotaan yang padat hingga pedalaman yang terpencil, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengendalian Diabetes Melitus (DM). Meskipun setiap kabupaten/kota memiliki program dan pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa benang merah yang menyatukan upaya layanan primer di seluruh provinsi.

Salah satu tantangan utama dalam pengendalian DM di Kalimantan Timur adalah kesenjangan aksesibilitas layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedalaman. Di kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda dan Bontang, akses ke fasilitas kesehatan relatif mudah. Puskesmas dan klinik tersebar di berbagai wilayah, dan masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mendapatkan layanan skrining, edukasi, dan pengobatan DM. Namun, gambaran yang berbeda terlihat di daerah pedalaman. Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser memiliki wilayah-wilayah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas dan akses yang sulit. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program pengendalian DM, terutama dalam hal konsistensi edukasi dan pemantauan pasien.

Pendekatan program pengendalian DM di Kalimantan Timur juga bervariasi. Beberapa daerah, seperti Kutai Timur dan Bontang, menekankan pada pencegahan dan deteksi dini melalui program-program seperti Germas, Posbindu, dan CERDIK. Di sisi lain, kabupaten seperti Paser dan Penajam Paser Utara berupa pada pencegahan komplikasi, dengan memberikan perhatian pada pasien DM yang sudah mengalami luka kaki diabetik atau gangguan penglihatan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa program pengendalian DM di Kalimantan Timur telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, perlu ada koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua aspek pengendalian DM, mulai dari pencegahan hingga pengelolaan komplikasi, tercakup secara komprehensif di seluruh provinsi.

Meskipun memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, daerah perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan tersendiri. Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, memiliki prevalensi DM yang tinggi. Kepadatan penduduk dan gaya hidup perkotaan yang cenderung kurang aktif menjadi faktor risiko yang berkontribusi pada tingginya angka kejadian DM. Di Bontang, meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko DM cukup tinggi, tantangan dalam hal pengelolaan jangka panjang dan pencegahan komplikasi masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang lebih intensif dan program-program yang berfokus pada perubahan gaya hidup perlu ditingkatkan di daerah perkotaan.

Tantangan utama di daerah pedalaman adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser memiliki wilayah-wilayah dengan akses yang sulit, sehingga menghambat pelaksanaan program pengendalian DM secara optimal. Di Kutai Barat, meskipun Dinas Kesehatan telah menjalankan program pengecekan HbA1c, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam menjangkau masyarakat di daerah pedalaman. Di Mahakam Ulu, infrastruktur yang minim dan sulitnya akses menjadi tantangan terbesar dalam layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Pengembangan layanan kesehatan keliling atau peningkatan sarana transportasi medis juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Di tengah berbagai tantangan, terdapat berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan primer pengendalian DM di Kalimantan Timur. Di Kota Balikpapan telah melahirkan inovasi “Hidup Manis Tanpa Gula” (BAHIMAT) sebagai layanan kesehatan dengan pendekatan yang lebih holistik dengan memperluas cakupan skrining ke berbagai institusi.

20Oct

Kegiatan Pencegahan di Masyarakat

Written by DM Kalimantan Timur. Posted in Artikel

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan karakteristik geografis yang cukup kompleks, mulai dari perkotaan hingga daerah pedalaman yang sulit diakses. Kondisi ini memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit kronis seperti diabetes. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, terdapat upaya pencegahan DM yang bervariasi antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan penting dalam pelaksanaan program pencegahan, namun masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diatasi. Variasi Program Antar Daerah Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam upaya pencegahan DM di Kalimantan Timur adalah variasi program antar kabupaten/kota. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki program pencegahan yang cukup komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti desa, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Program di daerah ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyuluhan, skrining rutin, dan promosi gaya hidup sehat melalui kampanye dan kegiatan fisik bersama. Di sisi lain, terdapat kabupaten seperti Mahakam Ulu yang masih terbatas dalam melaksanakan kegiatan dasar seperti penyuluhan dan skrining dasar.  Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya alokasi sumber daya yang berbeda, prioritas kesehatan daerah, serta kapasitas tenaga kesehatan yang bervariasi. Kabupaten yang lebih maju dan memiliki sumber daya lebih banyak, seperti Kutai Kartanegara dan Samarinda, mampu melaksanakan program pencegahan yang lebih komprehensif. Sebaliknya, daerah-daerah yang terpencil dengan keterbatasan akses dan sumber daya, seperti Mahakam Ulu, menghadapi tantangan dalam menjalankan program pencegahan yang memadai. Contoh Kasus: Di Kutai Kartanegara, program pencegahan DM melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Program ini mencakup kegiatan skrining di berbagai tempat seperti lapangan olahraga, pasar, dan tempat ibadah, serta penyuluhan rutin di desa-desa. Sebaliknya, di Mahakam Ulu, kegiatan pencegahan masih terbatas pada penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas setempat tanpa adanya dukungan yang memadai dari sektor lain. Keterlibatan Swasta dan Masyarakat Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pencegahan DM masih perlu ditingkatkan di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Padahal, partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan DM. Perusahaan, misalnya, dapat memainkan peran penting dengan menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja, mengadakan skrining rutin untuk karyawan, serta mempromosikan gaya hidup sehat melalui program-program kesehatan kerja. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk lebih aktif dalam upaya pencegahan DM. Kesadaran masyarakat tentang risiko DM, pentingnya deteksi dini, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil harus terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan kampanye kesehatan. Contoh Kasus: Di Kota Samarinda, beberapa perusahaan telah terlibat dalam program pencegahan DM bagi karyawannya, misalnya dengan menyediakan layanan skrining dan edukasi kesehatan. Namun, secara umum, keterlibatan sektor swasta masih terbatas dan belum merata di semua daerah. Sementara itu, di Kabupaten Mahakam Ulu, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan DM masih rendah karena minimnya akses informasi dan fasilitas kesehatan. Pemanfaatan Teknologi Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan pengelolaan DM di Kalimantan Timur masih belum optimal. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pencegahan DM, terutama dalam hal akses informasi, pemantauan kondisi pasien, dan penyediaan layanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah melalui telemedicine.  Beberapa program seperti Mobile JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat dalam melakukan skrining kesehatan. Namun, masih banyak teknologi lain yang dapat dieksplorasi, seperti aplikasi kesehatan untuk edukasi mandiri, sistem monitoring online untuk pasien DM, dan platform telemedicine untuk konsultasi kesehatan. Contoh Kasus: Di Kabupaten Berau, penggunaan aplikasi telemedicine masih minim, meskipun teknologi ini dapat sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan terdekat.